Seminggu setelah peristiwa pembongkaran bangunan pada sepanjang stren kali Jagir, masih terdapat beberapa aktivitas warga untuk mengumpulkan sisa-sisa pembongkaran rumah yang dapat digunakan.

Sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa Garis Sempadan Sungan yang tidak boleh didirikan bangunan adalah 5 meter dari bibir sungai, hal ini yang menjadi pedoman utama pemerintah kota untuk melakukan penggusuran.

Satu sisi kasihan melihat rakyat kecil yang tergusur dari tempat tinggal dan tempat mengais rejekinya. Disisi lain, pemerintah memang wajib mengatur tata-kota dan mengembalikan suatu daerah pada fungsi aslinya.

Yang saya sayangkan, mengapa setelah beberapa bangunan itu menjadi bangunan permanen, berdinding bata, bahkan bertingkat dua, pemerintah baru melakukan tindakan.

Bukankah lebih mudah menanggulangi saat mereka baru mendirikan bangunan?

Menurut saya di negara kita tercinta ney terlalu banyak raja-raja kecil yang meloloskan surat-surat ilegal.

Jika pendirian banguan pada area stern kali ini dianggap menyalahi, toh ternyata mereka memiliki listrik untuk rumah mereka dan rutin membayar rekening listrik serta iuran-iuran lainnya.